ANALISIS MASALAH SOSIAL YANG TIDAK BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PANCASILA

KATA PENGANTAR

         Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan Tugas  Pancasila. Tugas ini di laksanakan guna memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.

       Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada  ----------selaku dosen matakuliah Pancasila. Dalam penyusunan tugas ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas  ini.

Dalam penyusunan tugas IV Pancasila materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

         Semoga tugas ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat  untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

                                                                        Yogyakarta,5 Desember 2017

                                                                                         

                                                                                         Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Makalah Permasalahan Sosial Kemiskinan di Indonesia

BAB 1

  Pendahuluan

     Latar belakang

     Rumusan masalah

     Maksud dan tujuan

BAB II

  Pembahasan

BAB III

  Penutup

Diskripsi Singkat makalah.

Analisis

Kesimpulan Analisis

Daftar pustaka

MAKALAH

PERMASALAHAN SOSIAL KEMISKINAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

      Keadaan Perekonomian dewasa ini sangat memprihatinkan. Yang kita ketahui khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah lingkungan hidup, dll. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya masyarakat menengah kebawah. Hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini.

      Pada kesempatan ini penulis mencoba memaparkan secara global kemiskinan negara-negara di dunia, yaitu negara-negara berkembang yang nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua Asia.

1.2  Rumusan Masalah

      Dari permasalahan kemiskinan yang terjadi, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

            1.      Apa definisi dari kemiskinan?

            2.      Apa indikator terjadinya kemiskinan?

            3.      Faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan?

            4.      Bagaimanakah tingkat perkembangan kemiskinan di Indonesia?

            5.      Apa tantangan dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia?

            6.      Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia?

1.3  Maksud dan Tujuan

      Adapun maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini, yaitu sebagai berikut :

            1.      Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

            2.      Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga.

            3.      Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

            4.      Makalah ini diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan upaya penyelesaian kemiskinan di Indonesia.

            5.      Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata pelajaran Sosiologi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Definisi Kemiskinan

      Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

      Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

      Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.

 Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

      Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

B.     Indikator-Indikator Kemiskinan

      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

7.Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

8. Setidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

C.    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

      Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

      Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim, yang antara lain adalah:

            1.      Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.

            Yang penting digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.

 Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

·         Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

·         Politik ekonomi yang tidak sehat.

·         Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:

1)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan

2)      Beban hutang

3)      Kurangnya bantuan luar negeri, dan

4)      Perang

            2.      Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

            Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal

            3.      Biaya kehidupan yang tinggi.

            Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.

4.      Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

            Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

            Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, diantaranya :

-Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan

     -Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan,  dan sempitnya lapangan pekerjaan

-Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha

      -Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang

      -Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam

     -Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

    -Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

D.    Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

      Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan social.

      Hingga kini kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia.

Kemiskinan menjadi alasan rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia.

7

 United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara pada tahun 2011. Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.

      Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta menguatnya arus urbanisasi ke kota.

E.     Tantangan Kemiskinan di Indonesia

      Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.

      Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan.

 Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).

      Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.

F.     Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan

            1)      Penanganan Masalah Kurang Gizi dan Kekurangan Pangan

 Penanganan masalah kurang gizi dan kekurangan pangan meliputi:

·    Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang          energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.

·         Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.

            2)      Perluasan Kesempatan Masyarakat Miskin Atas Pendidikan

              Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

·         Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk SD, SMP, Pesantren Salafiyah,     dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP.

·         Beasiswa siswa miskin jenjang SMA.

·         Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.

            3)      Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan

            Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

·         Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas

·         Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.

·         Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.

·         Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

            4)      Perluasan Kesempatan Berusaha

            Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

·         Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.

·         Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.

·         Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.

·         Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.

·         Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

     

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

      Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan.

      Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

·         Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).

·         Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

·         Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia :

      Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.

      Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

      Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

3.2  Saran

      Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

   1.Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia

      2. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

    3.Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

DISKRIPSI SINGKAT DARI MAKALAH

          Dari literatur makalah tersebut dapat kita deskripsikan sebagai berikut:

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat.

ANALISIS

          Permasalahan kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan secara cepat, karena adanya beberapa aspek. Dimulai dari sudut pandang pemerintah. Masih banyak pemerintah yang melakukan tindak korupsi dengan memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi.  Selain itu juga dari segi masyarakat, masih tingginya tingkat ego dan kemalasan dalam mencari pekerjaan. Sehingga memunculkan banyak pengangguran dan membuat beban bagi keluarganya sendiri.

          Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan ini harus adanya suatu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dapat membuat beberapa program untuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

        Hal tersebut mempunyai korelasi dengan pancasila, Hal ini tercermin terutama pada sila ke-5, yang berbunyi : “KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” Keadilan dalam bidang ekonomi di negara kita belum bisa terwujud sebagaimana yang telah diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakkan keadilan yang tidak sempurna padahal dalam konstisusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi pada kenyataanya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran dijalan-jalan untuk mengemis, bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas.

          Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi sebagai contoh adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Sehingga dari eksploitasi tersebut perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, karena perusahaan bisa mempekerjakan buruh yang murah dan yang mau bekerja keras untuk kemajuan perusahaanya. Itulah sedikit potret mengenai bukti dari implementasi dari sila ke-5 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

15

Sila ke-5, yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan, justru pada prakteknya, implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, dimana masih kurangnya perhatian dari pemerintah tentang pengentasan kemiskinan,Serta kurang aktifnya masyarakat dalam membangun diri sebagai manusia yang berkemajuan menumbuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Menanggapai masalah tersebut hal itu mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

     Maka dari itu, permasalah kemiskinan ini harus diatasi dengan adanya suatu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Berawal dari diri sendiri, mari kita tinggalkan keserakahan diri yang dapat merugikan orang lain, tinggalkan rasa ego, terutama kemalasan dari dalam diri kita sendiri. Dengan hal itu, kita dapat  menjadi bagian dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi. Selain dari itu manfaat penting lain yang dapat kita capai adalah meningkatnya kesejahteraan pribadi, keluarga, sesama, dan yang paling utama bangsa dan negara yang kita cintai.

KESIMPULAN ANALISIS

          Kesenjangan ekonomi harus sesegera mungkin di tangani oleh pemerintah  khusunya dalam konteks kemiskinan, baik dari pemerintah pusat langsung maupun melalui pemerintah daerah sehingga nantinya perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh penduduk Indonesia lebih cepat terealisasikan, dan untuk selanjutnya bisa menyetarakan aspek-aspek yang masih tertinggal lainnya, seperti dari aspek pembangunan infrastruktur, komunikasi, dan aspek penting lainnya yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

      Pemerataan keadilan terutama dalam masalah kemiskinan merupakan sebuah hal yang sangat penting diperhatikan, apalagi di negara Indonesia yang sudah sangat jelas diketahui bahwa tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa ini, yang juga diabadikan dalam dasar negara yang disebut Pancasila. Seperti yang tertuang pada sila ke-5, “Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan sila ke lima dari Pancasila ternyata dalam implementasinya belum sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini.

    Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataanya pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata memang masih banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur tersebut adalah kurang ditegakannya keadilan disemua lini kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Website:

-http://lianitadian-story.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kemiskinan_19.html( Diakses pada 30/11/2017)

-http://andicvantastic.blogspot.co.id/2015/08/nilai-dan-makna-yang-terkandung-di.html (diakses pada 30/11/2017)

-http://www.pecintaipa.info/2016/10/makna-sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi.html(Diakses pada 2/12/2017)

-https://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2011/04/18/perekonomian-indonesia-terhadap-kemiskinan/  Diakses pada ( 3/12/2017)

-http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-sila-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/ (Diakses pada 9/12/2017)